Pokok Pokok Pikiran tentang DPRD

Ditulis Juni 6, 2008 oleh ban9
Kategori: Uncategorized

POKOK-POKOK PIKIRAN UNTUK PENYEMPURNAAN PENGATURAN TENTANG DPRD SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN DAN PROTOKOLER DPRD

Oleh ; Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS ( Kepala LPM IPDN – Guru Besar IPDN )

1. Filosofi dan Tujuan Penyempurnaan Pengaturan tentang DPRD serta Kedudukan

Dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan, keberadaan daerah otonom adalah karena dibentuk oleh pemerintah pusat serta menerima penyerahan kewenangan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan perkataan lain, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan tingkat nasional. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi di tingkat nasional secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada subsistem yang ada dibawahnya.

Di tingkat nasional, telah terjadi perubahan pembagian kekuasaan antar unsur penyelenggara negara yang semula menggunakan paradigma pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi paradigma pemisahan kekuasaan (separation of power). Dengan paradigma yang lama, presiden sebagai satu-satunya mandataris MPR yang menjalankan kedaulatan rakyat menjadi amat berkuasa, sehingga leluasa melakukan intervensi kekuasaan pada unsur-unsur penyelenggara pemerintahan lainnya. Sebagai mandataris MPR, presiden juga memegang kekuasaan membentuk UU (lihat pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yang asli), padahal membentuk UU merupakan kekuasaan legislatif yang seharusnya menjadi ranah DPR. Melalui amandemen UUD 1945 sampai keempat kalinya, fungsi legislasi telah dikembalikan ke tangan DPR. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen) yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Setelah terjadinya perubahan paradigma, dalam praktek pemerintahan kemudian dapat dilihat banyaknya inisiatif DPR dalam membuat undang-undang yang semua rencananya tertuang dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).

Dalam rangka desentralisasi, pemerintah pusat memancarkan kekuasaannya kepada daerah otonom. Pemerintah pusat yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti sempit yakni kekuasaan eksekutif yang berada di tangan presiden. Pada pasal 1 butir nomor 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa : ” Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian, kewenangan pemerintahan yang dijalankan daerah otonom dalam rangka desentralisasi adalah derivasi dari kekuasaan eksekutif di tingkat nasional, sehingga seluruh tanggung jawab penyelenggaraannya akan bermuara di tangan presiden.

Untuk menjalankan desentralisasi di daerah otonom dibentuk pemerintah daerah yang tediri dari kepala daerah dan perangkat daerah serta DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. Sebagai subsistem pemerintahan nasional, paradigma yang digunakan di dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus sejalan dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan nasional, termasuk upaya penguatan peran DPR di tingkat nasional yang berdampak pada penguatan peran DPRD di daerah.

Pada paradigma lama dengan presiden sebagai satu-satunya mandataris MPR, memunculkan derivasi berupa kepala wilayah sebagai penguasa tunggal di daerah. Kepala daerah yang karena jabatannya adalah kepala wilayah sekaligus memegang kekuasaan menyusun peraturan daerah. Pada pasal 80 UU Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa :” Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang”. Pada pasal 38 UU Nomor 5 Tahun 1974 dikemukakan bahwa : ” Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Peraturan Daerah”. Dari pasal tersebut nampak bahwa hak legislasi berada di tangan kepala daerah, bukan di tangan DPRD. Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang asli.

Perubahan paradigma pemerintahan yang dibawa di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 ternyata tidak mengubah posisi kunci dalam pembuatan peraturan daerah. Pada pasal 43 huruf (g) disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pembuatan peraturan daerah masih merupakan kewajiban kepala daerah. Karena kewajiban, maka sifatnya imperatif dan harus dilaksanakan. Di sisi lain, pasal 18 ayat (1) butir (d) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : ” DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan DPRD dalam hal penyusunan peratuiran daerah masih lemah dan berada di bawah bayang-bayang kepala daerah.

Meskipun di dalam pasal 19 ayat (1) butir (f) ditetapkan bahwa : ” DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah”. Tetapi hak yang bersifat tentatif tersebut tersebut relatif jarang digunakan. Inisiatif pembuatan peraturan daerah sebagian besar masih datang dari kepala daerah. DPRD lebih banyak berposisi sebagai pembahas.

Beranjak pada UU Nomor 32 Tahun 2004, pada pasal 25 butir (b) disebutkan bahwa : ” Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Perda”. Sedangkan pada pasal 42 ayat (1) butir (a) disebutkan bahwa : ” DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”. Dari bunyi kedua pasal tersebut dapat ditangkap bahwa pada dasarnya belum ada perubahan paradigma di dalam pembagian fungsi antara kepala daerah dengan DPRD. Kepala Daerah masih memegang peranan sebagai eksekutor sekaligus inisiator fungsi pembuatan kebijakan daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 nampaknya belum memasukkan paradigma baru dalam bidang pemerintahan yang dimuat dalam amandemen UUD 1945, mulai dari amandemen pertama (disahkan 19 0ktober 1999) sampai amandemen keempat (disahkan 10 Agustus 2002)., yakni perubahan paradigma alokasi kekuasaan diantara cabang-cabang pemerintahan. Perubahn justru diatur di dalam PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 95 ayat (1) PP tersebut dikemukakan bahwa : ” DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah”. Pasal ini senada dengan bunyi pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang telah dikemukakan di atas.

Filosofi perubahan yang ingin ditawarkan adalah terbangunnya pemerintahan yang konstitusional (lihat UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025) dan bersandar pada hukum dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance). Sejalan dengan filosofi tersebut, penguatan peran DPRD dalam fungsi legislasi merupakan suatu keharusan.

2. Identifikasi Masalah Berkaitan Dengan DPRD Serta Kedudukan Keuangan dan Protokoler DPRD

Masalah yang berkaitan dengan DPRD dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a) kedudukan keorganisasian DPRD;

b) kedudukan anggota DPRD;

c) kedudukan keuangan dan protokoler DPRD.

  1. Kedudukan Keorganisasian DPRD

Menurut pasal UU Nomor 5 Tahun 1974, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Pasal tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah dan DPRD berada dalam satu kotak. Mereka merupakan mitra yang berkedudukan sejajar dan bersifat saling mengisi dan saling melengkapi. Kepala Daerah tidak dapat membubarkan DPRD, sebaliknya DPRD tidak dapat menjatuhkan kepala daerah sebelum masa jabatannya berakhir. Meskipun disebut mitra yang berkedudukan sejajar, tetapi karena kepala daerah adalah juga kepala wilayah serta sistem pemerintahannya sangat sentralistik, dalam prakteknya kedudukan kepala daerah lebih kuat dibandingkan DPRD.

Salah satu sasaran penting reformasi adalah mengubah sistem pemerintahan yang sangat sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik yang demokratis. Kedaulatan rakyat yang selama masa orde baru dimanipulasi menjadi kedaulatan penguasa, dikembalikan ke tangan rakyat. Bentuk kongkretnya adalah membuat kedudukan DPRD sebagai wakil rakyat lebih kuat dibandingkan kepala daerah. Hal tersebut nampak dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Pada pasal 14 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa : ” Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah”. Selanjutnya pada pasal 16 ayat (2) dikemukakan bahwa : ” DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah”. Tetapi kemudian pada pasal 18 ayat (1) butir (a) dikemukakan bahwa : ” DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”, yang berkait dengan pasal 44 ayat (2) bahwa : ” Dalam menjalankan tugasw dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD”.

Ada dua kontroversi dari isi beberapa pasal yang dikemukakan di atas, pertama penggunaan istilah DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah. Kedua, pernyataan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra tetapi harus bertanggung jawab. Kontroversi pertama dikaitkan dengan definisi desentralisasi dan pemerintah pusat. Pada pasal 1 butir (e) dinyatakan bahwa : ” Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI”. Sedangkan dalam pasal 1 huruf (a) dikemukakan bahwa : ” Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat NKRI yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri”. Dengan demikian, desentralisasi merupakan pemencaran kekuasaan eksekutif yang ada di pusat- yakni Presiden beserta para Menteri – kepada Daerah Otonom. Artinya pelaksanaan desentralisasi merupakan derivasi kekuasaan eksekutif di daerah. Apabila DPRD diposisikan sebagai Badan Legislatif Daerah, menimbulkan kontroversi karena eksekutif di pusat mempunyai ”anak” badan legislatif di daerah.

Kontroversi kedua adalah pernyataan bahwa kepala daerah berkedudukan sejajar dan mitra DPRD, tetapi kepala daerah dipilih dan bertanggungjawab kepada DPRD. Posisi DPRD yang memilih dan meminta pertanggungjawaban kepala daerah bercorak sistem semi-parlementer, yang tidak sejalan dengan corak pemerintahan nasional yang menggunakan sistem presidensiil.

Kedua kontroversi tersebut kemudian diubah oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, yang oleh sementara kalangan DPRD dianggap sebagai upaya mengkerdilkan kedudukan DPRD. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada pasal 19 ayat (1) UU tersebut dikemukakan bahwa : ” Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan oleh menteri negara”. Sedangkan pada ayat (2) nya dikemukakan bahwa : ” Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”. Isi kedua ayat tersebut terlihat adanya kaitan yang erat. Di tingkat pusat yang disebut penyelenggara pemerintahan adalah eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri. Di tingkat daerah, penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang memperoleh tarnsfer kewenangan Presiden (lihat pasal 1 butir nomor 1 UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan perkataan lain, DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal tersebut dipertegas di dalam pasal 40 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : ” DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari dua pasal yang dikutip di atas terdapat dua pengertian mengenai kedudukan DPRD. Pengertian pertama menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang menunjuk pada badan yang melakukan kegiatan pemerintahan daerah. Pengertian kedua menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menggambarkan bagian dari suatu aktivitas. Nampak ada ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah yang dapat menimbulkan multitafsir atau bahkan salah tafsir.

  1. Kedudukan anggota DPRD

Masalah penting lainnya yang sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan anggota DPRD adalah mengenai kepastian kedudukan anggota DPRD, apakah sebagai pejabat negara atau hanya disamakan dengan pejabat negara. Pada pasal 11 ayat (1) UU 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa Pejabat Negara terdiri atas :

a. Presiden dan Wakil Presiden.

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR.

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.

e. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Agung.

f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri.

h. Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

i. Gubernur dan Wakil Gubernur.

j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan

k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (10 UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana dikemukakan di atas, anggota DPRD tidak secara eksplisit disebutkan sebagai pejabat negara. Tetapi ada peluang untuk menetapkan anggota DPRD sebagai pejabat negara, yakni pada huruf (k), asalkan ada undang-undang yang menetapkannya. Penetapan anggota DPRD menjadi pejabat negara akan membawa dampak beban pembiayaan yang sangat besar bagi keuangan negara, baik untuk pemberian tunjangan pejabat negara maupun tunjangan pensiun pejabat negara. Jumlahnya anggota DPRD- baik provinsi maupun kabupaten/kota – di seluruh Indonesia sangat banyak dan setiap lima tahun sekali akan bertambah terus.

Apabila pertimbangannya karena ketidakmampuan keuangan negara untuk memberi tunjangan pensiun bagi anggota DPRD, hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dengan ambivalensi perlakuan terhadap sesama wakil rakyat yang duduk karena didukung oleh rakyat. Sebenarnya masalah utamanya terletak pada sistem pemberian tunjangan pensiun bagi anggota DPR di tingkat nasional. Hanya kerja lima tahun dapat pensiun seumur hidup. Hal tersebut jelas sangat tidak adil. Apabila sistem pemberian tunjangan bagi purnatugas anggota DPR diubah, yakni hanya diberi tunjangan purnatugas sama dengan lamanya bertugas di DPR, maka para anggota DPRD pun dapat diberikan tunjangan purna tugas dengan sistem yang sama. Sistem ini pada satu sisis tidak akan membebani keuangan negara terlampau besar, pada sisi yang lain dapat memberikan kepastian kedudukan bagi anggota DPRD.

Selama ini anggota DPRD hanya disamakan dengan pejabat negara, terutama dalam hal kewajibannya antara lain keharusan melaporkan kekayaannya kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebelum dan sesudah yang bersangkutan menjadi anggota DPRD.

  1. Kedudukan Keuangan dan Protokoler Anggota DPRD

Kedudukan keuangan dan protokoler anggota DPRD berkaitan erat dengan statusnya bukan sebagai pejabat negara melainkan sebagai pejabat yang disamakan dengan pejabat negara. Pengaturannya ditetapkan dalam sebuah peraturan pemerintah. Kasus PP Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD memberi pelajaran berharga bagi perjalanan demokrasi di tingkat daerah. Dengan kedudukan yang lebih kuat dibandingkan kepala daerah, DPRD memiliki kebebasan menggunakan anggaran publik yang kemudian berujung pada masalah hukum karena terkait kasus korupsi. PP Nomor 110 Tahun 2000 kemudian diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Satu tahun duabulan kemudian, PP ini diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Perubahan penting dalam PP tersebut adalah disediakan anggaran yang cukup untuk menunjang kegiatan DPRD dalam menjalankan fungsinya (fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan). Isi pasal 24 PP Nomor 37 Tahun 2005 yaitu sebagai berikut :

(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

a. rapat-rapat;

b. kunjungan kerja;

c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;

d. peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;

e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan memberi dukungan agar fungsi – fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar, termasuk pelaksanaan fungsi legislasi. Tetapi kemudian ada berbagai Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri yang membatasi isi rencana kerja DPRD.

3. Tinjauan singkat terhadap kebijakan yang mengatur tentang DPRD Serta Kedudukan Keuangan dan Protokoler DPRD

Dunia kelegislatifan daerah di Indonesia mengalami goncangan yang sangat hebat pada saat terjadinya kasus PP Nomor 110 Tahun 2000, yang kemudian ditambah dengan kasus PP Nomor 37 Tahun 2006. Kasus-kasus tersebut sebenarnya merupakan kesalahan kebijakan pemerintah pusat tetapi kemudian akibatnya mengenai sebagian anggota DPRD. Dampak psikologis yang muncul kemudian adalah hancurnya citra anggota DPRD dihadapan rakyat. Para anggota DPR maupun DPRD sudah tidak layak lagi disebut dengan ungkapan ”yang terhormat”. Selain karena perilakunya yang mengecewakan masyarakat, sebutan tersebut juga bernuansa feodalisitik, sehingga kurang demokratis.

Selama ini kebijakan pemerintah terhadap DPRD nampak serba mendua. Disatu sisi ingin memperkuat berbagai fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Tetapi di sisi lain, kebebasan untuk mengalokasikan pembiayaan untuk menjalankan fungsi tersebut sangat dibatasi. Ada perlakukan yang diskriminatif antara DPR dengan DPRD, meskipun mereka sama-sama dipilih oleh rakyat. Di tingkat nasional, DPR dapat dengan leluasa menambahkan anggaran untuk pembuatan RUU, uang komunikasi, uang sidang, pembelian laptop dan lain sebagainya karena tidak ada aturan baku yang mengaturnya. Mereka hanya diatur oleh hati nurani dan asas kepatutan saja. Di tingkat subnasional, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan dan protokoler DPRD, mulai dari UU, PP, Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahkan sampai Surat Edaran yang tidak jelas kaitan pasalnya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya seperti diamanatkan oleh pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004.

Sumber : forumpamong.or.id

Badan Layanan Umum

Ditulis Juni 6, 2008 oleh ban9
Kategori: Uncategorized

BADAN LAYANAN UMUM

Oleh ; Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS ( Kepala LPM IPDN – Guru Besar IPDN )

1. Dasar Hukum BLU

• UUD NKRI TAHUN 1945 (Ps 5 : 2)

• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Ps. 69 : 7)

• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

• PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

II. PENGERTIAN, TUJUAN, ASAS BLU

1. Pengertian

Badan layanan umum (BLU) adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

2. Tujuan BLU

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

b. Memajukan kesejahteraan umum

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, produktif, dan praktek bisnis yang sehat.

3. Asas BLU

a. Beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/ pemerintah daerah.

b. Bagian perangkat pencapaian tujuan dengan status hukum tidak terpisah dari instansi induk.

c. Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan

d. Hubungan dengan pejabat BLU berdasarkan perjanjian kinerja (contractual performance agreement)

e. Tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan merupakan bagian tak terpisahkan dengan RKA, laporan, dan kinerja SKPD/PEMDA

g. Sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

III. PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN BLU

1. Persyaratan BLU

a. Persyaratan BLU

a.1 Penyediaan barang dan / atau jasa layanan umum (rumah sakit, lembaga pendidikan, jasa penelitian, dan pengujian)

a.2 Pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan layanan umum.

a.3 Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/ atau layanan kepada masyarakat (dana bergulir usaha kecil dan menengah, pengurusan pinjaman, tabungan dan perumahan)

b. Persyaratan Teknis BLU

b.1 Terpenuhi kinerja di bidang TUPOKSI dan fungsinya layak ditingkatkan

b.2 Terpenuhi kinerja keuangan satuan kerja (sehat)

c. Persyaratan Administratif BLU

c.1 Dokumen pernyataan sanggup meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat.

c.2 Dokumen pola tata kelola (corporate governance)

c.3 Dokumen rencana strategis bisnis

c.4 Dokumen laporan keuangan pokok

c.5 Standar pelayanan minimum

c.6 Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.

2. Penetapan BLU

a. Status BLU secara bertahap, artinya syarat substantif dan teknis sudah terpenuhi namun administratif belum memuaskan.

b. Status BLU secara penuh, artinya seluruh persyaratan (substantif, teknis, dan administratif? Memuaskan.

3. Penerapan PPK BLU

Penerapan PPK BLU berakhir,bila :

a. Dicabut oleh Menteri Keuangan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

b. Dicabut oleh yang berwenang atas (a) atas usul menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD sesuai kewenangannya

c. Berubah status menjadi Badan hukum dengan kekayaan negara/ daerah yang DIPISAHKAN.

IV. STANDAR DAN TARIF LAYANAN BLU

1. Standar Layanan BLU

PPK BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang harus mempertimbangkan :

a. Kualitas layanan

b. Pemerataan dan kesetaraan layanan

c. Biaya serta kemudahan layanan

Tarif Layanan BLU

Tarif layanan BLU harus mempertimbangkan :

a. Kontinuitas dan pengembangan layanan.

b. Daya beli masyarakat.

c. Asas keadilan dan kepatutan

d. Kompetisi yang sehat

V. PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

1. Perencanaan dan Penganggaran BLU

a. Menyusun RENSTRA BISNIS mengacu pada RENSTRA – Kementrian atau RPJM-D

b. Menyusun bisnis dan anggaran BLU (RBA) mengacu pada Rencana Strategi Bisnis.

c. RBA disusun berbasis kinerja yang berorientasi pada kebutuhan yang diterima masyarakat, badan lain dan APBN/APBD

d. RBA disusun berbasis kinerja yang berorientasi pada kebutuhan yang diterima masyarakat, Badan lain dan APBN/APBD.

2. BLU menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

3. f. Dalam hal DPA-BLU belum disahkan oleh yang berwenang, maka BLU dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar DPA tahun lain.

4. g. Penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan DPA BLU diatur dengan PERMENKEU/Gubernur/ Bupati/ Walikota

2. Pendapatan BLU

a. Penerimaan dari APBN/APBD

b. Jasa layanan dan hibah yang tidak mengikat merupakan pendapatan operasional BLU.

c. Hasil kerjasama BLU

d. Pendapatan dari (a,b,c) dapat dikelola langsung untuk membiayai BLU.

e. Pendapatan (b,c) dilaporkan sebagai pendapatan bukan pajak (negara/daerah)

3. Belanja BLU

a. Belanja BLU sesuai dengan struktur dalam RBA definitif.

b. Fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan pengeluaran dengan praktek bisnis yang sehat.

c. Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota, demikian pula bila kurang dapat meminta anggaran tambahan.

4. Pengelolaan kas BLU

a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas

b. Melakukan pemungutan pendapatan/tagihan

c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank

d. Melakukan pembayaran.

e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek.

f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

g. Menggunakan prinsip praktek bisnis yang sehat.

h. Surplus kas untuk investasi jangka pendek, dan tidak boleh investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keu/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.

i. Keuntungan investasi jangka panjang adalah pendapatan BLU

j. Utang jangka pendek untuk belanja operasional

k. Utang jangka panjang untuk belanja modal.

l. BLU dapat memberikan piutang.

VI. PENGELOLAAN BLU

1. Pengadaan barang/ jasa oleh BLU dilakukan dengan prinsip :

a. Efisiensi

b. Ekonomis

c. Sesuai praktek bisnis yang sehat.

2. Barang inventaris BLU dapat :

a. Dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.

b. Dialihkan kepada pihak lain dengan cara :

b.1 Dijual

b.2 Ditukarkan

b.3 Ditambah

c. Aset tetap (mempunyai manfaat > 12 bulan) tidak dapat dialihkan dan/ atau dihapuskan kecuali

persetujuan yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku, yaitu :

c.1 PP No. 6 Tahun 2006

c.2 Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

d. Tanah dan bangunan BLU disertifikatkan atas nama Pemerintah RI/Pemda.

e. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLU untuk penyelenggaraan TUPOKSI dapat

dialihgunakan.

3. Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Asas fungsional

b. Asas kepastian hukum

c. Asas transparansi dan keterbukaan

d. Asas Efisiensi

e. Asas Akuntabilitas dan kepastian nilai

4. Asas pengelolaan barang milik daerah

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

b. Pengadaan

c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

d. Penggunaan

e. Penatausahaan

f. Pemanfaatan

g. Pengamanan dan pemeliharaan

h. Penilaian

i. Penghapusan

j. Pemindahtanganan

k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

l. Pembiayaan

VII. PEJABAT PENGELOLA BLU

1. Pejabat pengelolaan BLU terdiri dari :

a. Pimpinan, berkewajiban :

a.1. Menyiapkan Renstra Bisnis

a.2. Menyiapkan RBA tahunan

a.3. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis

a.4. Menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

3. Status badan usaha milik negara yang berbentuk “perusahaan jawatan” (Perjan) beralih menjadi instansi pemerintah PPK – BLU (pola pengelolaan keuangan – Badan layanan umum), wajib menyesuaikan dengan PP ini paling lambat 31 Desember 2005.

4. Perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara dengan kekayaan belum dipisahkan dapat menerapkan PPK – BLU.

Sumber ; forumpamong.or.id

Kemungkinan Pilkada Serentak

Ditulis Juni 6, 2008 oleh ban9
Kategori: Uncategorized

KEMUNGKINAN PILKADA SERENTAK

Oleh : Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS (Kepala LPM IPDN – Guru Besar IPDN)

A. PENDAHULUAN

Keinginan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah – baik provinsi maupun kabupaten/kota – secara serentak sebenarnya pernah mencuat dalam pembahasan RUU pemerintahan daerah. Para penyusun UU nampaknya ragu-ragu apakah Pilkada dapat berjalan dengan baik. Kegamangan yang sama dihadapi oleh para penyusun Amandemen UUD 1945, pada waktu merumuskan pasal 18A, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Rumusan tsb berbeda dengan rumusan pasal 6A yang mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis dapat ditafsirkan dilakukan secara langsung ataupun melalui perwakilan (melalui DPRD).

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dilaksanakan pertama kali di NAD, kalau pemilihan kepala daerah secara serentak dapat dilaksanakan di NAD, berarti terbuka kemungkinan untuk dilaksanakan di tempat lain di Indonesia, dan berlaku secara menyeluruh ( bukan parsial antarprovinsi), meskipun dengan berbagai persyaratan dan kondisi tertentu, mengingat adanya berbagai ketentuan yang akan terlanggar.

B. BERBAGAI HAL YG PERLU DIPERHATIKAN

Pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) mengatur bahwa DPRD memberitahu secara tertulis kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan KDH. (H-5 bulan). Ketentuan pada pasal 99 ayat (1) s/d ayat (3) serta pasal 100 ayat (1) dan (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian KDH dan Wakil KDH, memberikan batas waktu untuk pelantikan pasangan Calon KDH dan Wakil KDH terpilih. DPRD à mengusulkan calon KDH dan Wakil KDH kpd pejabat yg berwenang selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima BA dari KPUD. Pejabat yg berwenang è mengesahkan dan mengangkat calon KDh dan Wakil KDH selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat pemberitahuan dari DPRD.

Penolakan dari KDH dan Wakil KDH yang dimajukan pemilihannya krn masa jabatannya menjadi berkurang. Apabila Pilkada dilaksanakan serentak pada bulan Juni misalnya, maka akan ada dua kelompok nasalah berkaitan dengan masa jabatan KDH. Kelompok pertama adalah mereka yang masa jabatannya habis dari bulan Januari s/d Juni dan kelompok jabatan KDH yang masa jabatannya habis pada bulan Juni s/d Desember. Pada kelompok masa jabatan pertama, jabatan KDH dan Wakil KDH harus diisi oleh PENJABAT, krn kalau penjabatnya dipegang oleh KDH dab Wakil KDH yg sedang duduk, ybs tidak boleh mengikuti pencalonan. (pasal 58 huruf p UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah administratif, karena Keputusan pengangkatan penjabat KDH & Wakil KDH dibuat oleh pejabat yg berwenang.

Pada kelompok masa jabatan kedua, akan ada penolakan dari KDH dan Wakil KDH yg sedang menjabat karena masa jabatan mereka menjadi berkurang. Apabila pelantikannya dilakukan bertepatan dengan habisnya masa jabatan ybs, berarti harus ada perubahan pada pasal 99 dan 100 PP Nomor 6 Tahun 2005. Masa jabatan KDH dan Wakil KDH adalah 5 tahun artinya : 5 X 12 bulan = 60 bulan atau 5 X 365 hari = 1.825 hari. Dalam keadaan normal, waktu tsb menjadi hak KDH dan Wakil KDH terpilih untuk duduk dalam jabatannya dengan segala fasilitas yang melekat alam jabatan.

C. KESIMPULAN

PILKADA langsung yang dilaksanakan secara serentak mungkin dilaksanakan apabila berlaku secara nasional, tetapi akan sulit dijuwudkan apabila hanya berlaku untuk satu atau dua provinsi saja, kecuali ada pengaturan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan ( misalnya utk NAD). Akan timbul masalah-masalah administratif dan psikologis yang perlu dipertimbangkan secara matang, terutama bagi KDH dan Wakil KDH yang sedang duduk, kemudian ternyata kalah dalam PILKADA berikutnya.

Sumber ; forumpamong.or.id

Mengikis Ruang Gelap Keuangan Negara

Ditulis Juni 6, 2008 oleh ban9
Kategori: Uncategorized

Mengikis Ruang Gelap Keuangan Negara

.

TAMPARAN keras itu, lagi-lagi, datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, lembaga pengaudit keuangan negara itu memberikan opini disclaimer, atau tidak menyatakan pendapat, atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Yang terakhir, penilaian paling buruk dalam kategori akuntansi itu terjadi atas LKPP 2007. Opini hasil pemeriksaan yang terus-menerus buruk itu menggambarkan belum adanya kemajuan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan negara.

Ada sejumlah alasan pokok yang menyebabkan lembaga pimpinan Anwar Nasution itu memberikan opini disclaimer. Tapi, jika diringkas, ada tiga hal pokok mengapa laporan keuangan negara itu amburadul.

Pertama, soal hubungan kelembagaan. Dalam hal ini terbatasnya akses BPK atas informasi di sebuah departemen atau institusi pemerintah. Itulah yang terjadi menyangkut biaya perkara yang dipungut Mahkamah Agung.

Hal kedua adalah lemahnya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, termasuk terbatasnya sumber daya manusia pengelola keuangan di pusat dan daerah, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Kondisi itu diperparah kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah yang belum mampu meninjau ulang kebenaran laporan keuangan sebelum diperiksa BPK.

Soal ketiga, buruknya laporan keuangan negara terjadi karena belum tertibnya penempatan uang negara dan belum adanya single treasury account pemerintah. Kondisi itu menyebabkan potensi penyelewengan sangat besar. Apalagi, berdasarkan temuan BPK terdapat fakta bahwa masih ada penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN.

Itu artinya, banyak uang berseliweran tak jelas rimbanya dan menjadi wilayah remang-remang yang memunculkan transaksi gelap uang negara. Seperti sebuah permainan sepak bola tanpa wasit. Tiap-tiap pemain akan berebut membawa bola untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya, tak peduli meskipun untuk itu harus melakukan pelanggaran keras.

Amburadulnya keuangan negara dalam kurun empat tahun berturut-turut menunjukkan negeri ini memang kaya retorika, tapi miskin implementasi. Transparansi dan reformasi birokrasi asyik digaungkan dan diseminarkan, tapi lupa untuk dipraktikkan. Bahkan untuk hal yang sifatnya mendasar dalam asas transparansi, yakni laporan keuangan.

Padahal, kalau ada kemauan untuk memulai, urusan pengelolaan keuangan dan transparansi birokrasi bukanlah perkara yang susah untuk dikerjakan. Tapi, teladan justru tak muncul dari pusat. Kesediaan untuk memulai malah ditunjukkan daerah. Itulah yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dan Kendal, Jawa Tengah.

Di kedua wilayah itu, tidak ada yang gelap menyangkut uang negara. Perincian biaya perkara ditempel di papan pengumuman. Uangnya pun ditransfer ke rekening pengadilan. Selain itu, alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dan peruntukannya bisa diakses melalui internet.

Karena itu, opini disclaimer kali ini mestinya menjadi titik pijak bagi pemerintah pusat untuk mulai melakukan aksi. Berikan akses seluas-luasnya dan semudah-mudahnya kepada publik untuk mengetahui bagaimana uang negara dikelola.

Kepada BPK, berikan penjelasan yang terang benderang kepada rakyat bahwa tidak semua temuan penyimpangan identik dengan korupsi. Kalau persoalannya menyangkut standar mekanisme akuntansi, lakukan koordinasi dan susun secara bersama standar baku pelaporan keuangan negara.

Jangan biarkan publik memainkan imajinasi sendiri dan menduga-duga telah terjadi perselingkuhan karena masih adanya ruang-ruang gelap pengelolaan uang negara.

(Sumber : Editorial Media Indonesia/Jumat, 06 Juni 2008 00:01 WIB)

Quick Count Menangkan Pasangan Hade

Ditulis April 13, 2008 oleh ban9
Kategori: Berita


BANDUNG–MI: Hasil penghitungan cepat quick count yang dilakukan oleh Lingkaran Survai Indonesia (LSI) dengan Jaringan Isu Publik (JIP), Pilgub Jabar 2008 dimenangkan pasangan Cagub Ahmad Heriawan dengan Dede Yusuf (Hade).

Dari 96,50 persen suara yang masuk dri 400 TPS yang diambil secara acak di seluruh Jawa Barat, pasangan incumbent Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (Da’i) sebanyak 25,89 persen (28.741 suara), pasangan Agum-Nu’man (Aman) 34,14 persen (97.903 suara) dan pasangan Hade 39,97 persen.

Menurut Direktur LSI Widdy, Minggu (13/4) sore, hasil surveinya bisa dipertangungjawabkan secara ilmiah metodologis karena tingkat partisipasi pemilih mencapai 64,92 persen dan golput 35,08 persen.

Dia berpendapat kemenangan Hade karena banyaknya golput yang masuk suara ke pasangan Hade dari pada pasangan lainnya, dan pasangan Hade bisa memanfaatkan momentum ketenarannya (publik figur).

Namun demikian, kata dia, data ini hanya acuan dan data pastinya masih harus menunggu remsi dari KPU. “Kendati begitu ini merupakan gambaran kemenangan pasangan Hade,” katanya. (Ant/OL-06)

Sumber : Media Indonesia (Minggu, 13 April 2008 19:33 WIB)

Pasangan Hade Klaim Menangkan Pilgub Jabar

Ditulis April 13, 2008 oleh ban9
Kategori: Berita

BANDUNG–MI: Kubu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub dan Cawagub) Jabar yang diusung PKS dan PAN, Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) mengklaim memenangkan Pilkada Jabar 2008 yang digelar, Minggu (13/4).

Klaim ini dilontarkan setelah hasil penghitungan cepat quick count Pusdeham dan Tim Hade menunjukkan keunggulan 38,7 persen.

Hal itu disampaikan langsung oleh pasangan Heryawan- Dede Yusuf dan tim suksesnya dalam jumpa pers di Media Center Hade di Hotel Papandayan Kota Bandung.

“Hasil penghitungan quick count jelas, kita menangkan Pilkada Jabar 2008. Kemenangan ini merupakan kemenangan masyarakat Jabar untuk meraih harapan baru,” kata Ahmad Heryawan.

Ia yakin, hasil quick count tidak akan jauh dengan hasil penghitungan akhir yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Heryawan menyatakan akan memenuhi seluruh kontrak sosial dengan masyarakat Jabar bila telah menjadi Gubernur Jawa Barat 2008-2013.

Pada kesempatan itu, pasangan Hade menyampaikan terima kasihnya atas kepercayaan masyarakat Jabar yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk

berkiprah memimpin provinsi itu melalui dukungannya pada Pilkada Jabar 2008.

“Mari kita kerja keras untuk Jawa Barat, dan saya konsisten untuk merealisasikan kesejahteraan bagi warga Jabar,” kata Heryawan.

Sementara Dede Yusuf juga menyatakan bahwa keunggulannya pada Pilkada Jabar ini semata mata buah perjuangan dan kerja keras. Pada kesempatan itu, Dede juga menyampaikan terima apresiasinya kepada PKS dan PAN yang telah mengusungnya, serta beberapa fihak yang memberikan dukungan politis.

“Terus terang kami berangkat dari posisi yang tidak diperhitungkan. Biarlah itu semua karena pada gilirnanya masyarakat memberikan pilihan berdasarkan hari nurani,” kata Dede Yusuf. (Ant/OL-06)

Sumber : Media Indonesia (Minggu, 13 April 2008 19:44 WIB)

ABAN9

Ditulis April 12, 2008 oleh ban9
Kategori: Aban9

Ini adalalh Blog Abang Hiro

Blog ini dalam percobaan dan tes tes 1 2 3 tes

Jika ada yang kesasar ke Blo9 ini harap tak salah jalan

Boleh saja ditinggalkan pesan buat Blo9 ini agar tampil lebih elegan

oke man teman …

Salam dulu