Badan Layanan Umum

BADAN LAYANAN UMUM

Oleh ; Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS ( Kepala LPM IPDN – Guru Besar IPDN )

1. Dasar Hukum BLU

• UUD NKRI TAHUN 1945 (Ps 5 : 2)

• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Ps. 69 : 7)

• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

• PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

II. PENGERTIAN, TUJUAN, ASAS BLU

1. Pengertian

Badan layanan umum (BLU) adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

2. Tujuan BLU

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

b. Memajukan kesejahteraan umum

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, produktif, dan praktek bisnis yang sehat.

3. Asas BLU

a. Beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/ pemerintah daerah.

b. Bagian perangkat pencapaian tujuan dengan status hukum tidak terpisah dari instansi induk.

c. Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan

d. Hubungan dengan pejabat BLU berdasarkan perjanjian kinerja (contractual performance agreement)

e. Tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan merupakan bagian tak terpisahkan dengan RKA, laporan, dan kinerja SKPD/PEMDA

g. Sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

III. PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN BLU

1. Persyaratan BLU

a. Persyaratan BLU

a.1 Penyediaan barang dan / atau jasa layanan umum (rumah sakit, lembaga pendidikan, jasa penelitian, dan pengujian)

a.2 Pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan layanan umum.

a.3 Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/ atau layanan kepada masyarakat (dana bergulir usaha kecil dan menengah, pengurusan pinjaman, tabungan dan perumahan)

b. Persyaratan Teknis BLU

b.1 Terpenuhi kinerja di bidang TUPOKSI dan fungsinya layak ditingkatkan

b.2 Terpenuhi kinerja keuangan satuan kerja (sehat)

c. Persyaratan Administratif BLU

c.1 Dokumen pernyataan sanggup meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat.

c.2 Dokumen pola tata kelola (corporate governance)

c.3 Dokumen rencana strategis bisnis

c.4 Dokumen laporan keuangan pokok

c.5 Standar pelayanan minimum

c.6 Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.

2. Penetapan BLU

a. Status BLU secara bertahap, artinya syarat substantif dan teknis sudah terpenuhi namun administratif belum memuaskan.

b. Status BLU secara penuh, artinya seluruh persyaratan (substantif, teknis, dan administratif? Memuaskan.

3. Penerapan PPK BLU

Penerapan PPK BLU berakhir,bila :

a. Dicabut oleh Menteri Keuangan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

b. Dicabut oleh yang berwenang atas (a) atas usul menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD sesuai kewenangannya

c. Berubah status menjadi Badan hukum dengan kekayaan negara/ daerah yang DIPISAHKAN.

IV. STANDAR DAN TARIF LAYANAN BLU

1. Standar Layanan BLU

PPK BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang harus mempertimbangkan :

a. Kualitas layanan

b. Pemerataan dan kesetaraan layanan

c. Biaya serta kemudahan layanan

Tarif Layanan BLU

Tarif layanan BLU harus mempertimbangkan :

a. Kontinuitas dan pengembangan layanan.

b. Daya beli masyarakat.

c. Asas keadilan dan kepatutan

d. Kompetisi yang sehat

V. PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

1. Perencanaan dan Penganggaran BLU

a. Menyusun RENSTRA BISNIS mengacu pada RENSTRA – Kementrian atau RPJM-D

b. Menyusun bisnis dan anggaran BLU (RBA) mengacu pada Rencana Strategi Bisnis.

c. RBA disusun berbasis kinerja yang berorientasi pada kebutuhan yang diterima masyarakat, badan lain dan APBN/APBD

d. RBA disusun berbasis kinerja yang berorientasi pada kebutuhan yang diterima masyarakat, Badan lain dan APBN/APBD.

2. BLU menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

3. f. Dalam hal DPA-BLU belum disahkan oleh yang berwenang, maka BLU dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar DPA tahun lain.

4. g. Penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan DPA BLU diatur dengan PERMENKEU/Gubernur/ Bupati/ Walikota

2. Pendapatan BLU

a. Penerimaan dari APBN/APBD

b. Jasa layanan dan hibah yang tidak mengikat merupakan pendapatan operasional BLU.

c. Hasil kerjasama BLU

d. Pendapatan dari (a,b,c) dapat dikelola langsung untuk membiayai BLU.

e. Pendapatan (b,c) dilaporkan sebagai pendapatan bukan pajak (negara/daerah)

3. Belanja BLU

a. Belanja BLU sesuai dengan struktur dalam RBA definitif.

b. Fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan pengeluaran dengan praktek bisnis yang sehat.

c. Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota, demikian pula bila kurang dapat meminta anggaran tambahan.

4. Pengelolaan kas BLU

a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas

b. Melakukan pemungutan pendapatan/tagihan

c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank

d. Melakukan pembayaran.

e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek.

f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

g. Menggunakan prinsip praktek bisnis yang sehat.

h. Surplus kas untuk investasi jangka pendek, dan tidak boleh investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keu/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.

i. Keuntungan investasi jangka panjang adalah pendapatan BLU

j. Utang jangka pendek untuk belanja operasional

k. Utang jangka panjang untuk belanja modal.

l. BLU dapat memberikan piutang.

VI. PENGELOLAAN BLU

1. Pengadaan barang/ jasa oleh BLU dilakukan dengan prinsip :

a. Efisiensi

b. Ekonomis

c. Sesuai praktek bisnis yang sehat.

2. Barang inventaris BLU dapat :

a. Dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.

b. Dialihkan kepada pihak lain dengan cara :

b.1 Dijual

b.2 Ditukarkan

b.3 Ditambah

c. Aset tetap (mempunyai manfaat > 12 bulan) tidak dapat dialihkan dan/ atau dihapuskan kecuali

persetujuan yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku, yaitu :

c.1 PP No. 6 Tahun 2006

c.2 Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

d. Tanah dan bangunan BLU disertifikatkan atas nama Pemerintah RI/Pemda.

e. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLU untuk penyelenggaraan TUPOKSI dapat

dialihgunakan.

3. Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Asas fungsional

b. Asas kepastian hukum

c. Asas transparansi dan keterbukaan

d. Asas Efisiensi

e. Asas Akuntabilitas dan kepastian nilai

4. Asas pengelolaan barang milik daerah

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

b. Pengadaan

c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

d. Penggunaan

e. Penatausahaan

f. Pemanfaatan

g. Pengamanan dan pemeliharaan

h. Penilaian

i. Penghapusan

j. Pemindahtanganan

k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

l. Pembiayaan

VII. PEJABAT PENGELOLA BLU

1. Pejabat pengelolaan BLU terdiri dari :

a. Pimpinan, berkewajiban :

a.1. Menyiapkan Renstra Bisnis

a.2. Menyiapkan RBA tahunan

a.3. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis

a.4. Menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

3. Status badan usaha milik negara yang berbentuk “perusahaan jawatan” (Perjan) beralih menjadi instansi pemerintah PPK – BLU (pola pengelolaan keuangan – Badan layanan umum), wajib menyesuaikan dengan PP ini paling lambat 31 Desember 2005.

4. Perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara dengan kekayaan belum dipisahkan dapat menerapkan PPK – BLU.

Sumber ; forumpamong.or.id

About these ads
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: